ini sejarah kota parepare dan masuknya penjajah belanda - pareparekota - Ini Sejarah Kota Parepare dan Masuknya Penjajah Belanda

Ini Sejarah Kota Parepare dan Masuknya Penjajah Belanda

Kota Pare Pare adalah sebuah kota di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota ini memiliki luas 99,33 kilometer persegi dan berpenduduk ±140.000 jiwa.
Pada awal perkembangannya, perbukitan yang sekarang dikenal sebagai Kota Pare Pare ini dulunya berupa semak belukar yang berlubang-lubang tersebar di tanah, agak landai sebagai tempat tumbuhnya yang liar dan tidak beraturan, dari utara (Cappa Ujung) hingga Selatan kota. . Kemudian melalui proses perkembangan sejarah, dataran tersebut disebut kota Pare Pare.
Suppa Royal Lontara menyebutkan bahwa sekitar abad keempat belas, seorang anak Raja Suppa meninggalkan istana dan pergi ke selatan untuk mendirikan daerah tersendiri di pantai karena hobinya memancing. Daerah itu kemudian dikenal sebagai Kerajaan Soreang, dan kemudian kerajaan lain, Kerajaan Bacukiki, didirikan sekitar abad kelima belas.
Ada yang menduga bahwa kata Parpare berasal dari cerita Raja Gowa, pada saat kunjungan persahabatan Raja Manrigau Dg Gowa XI. Bonto Karaeng Tunipallangga (1547-1566) melakukan perjalanan dari kerajaan Bacukiki ke kerajaan Soreang.
Sebagai raja yang dikenal sebagai ahli strategi dan pionir, kerajaan Gowa tertarik pada pemandangan yang indah ini dan secara spontan menyebutnya “Bajiki Ni Pare”, yang berarti “(pelabuhan wilayah) yang dilakukan dengan baik”. Parpare penuh sesak, termasuk orang Melayu yang datang berdagang di kawasan Suppa.
Kata Parepare memiliki arti tersendiri dalam bahasa Bugis, kata Parepare berarti “kain penghias” dan digunakan untuk acara-acara seperti pernikahan, hal ini dapat kita lihat dalam kitab sastra lontara La Galigo yang ditulis oleh Arung Pancana Toa Naskah NBG 188 Satu hal, diantaranya total 12 halaman, total 12 volume. 2851, kata Parpare muncul di beberapa tempat, termasuk jilid 2, baris [62], baris 2. 30 Bunyinya “pura makkenna linro langkana PAREPARE” (dipasang kain hias di depan keraton).
Melihat posisi pelabuhan yang strategis yang dilindungi oleh tanjung di depannya, Belanda memang memadati, dan Belanda terlebih dahulu menduduki tempat itu kemudian mengubahnya menjadi kota penting di Sulawesi Selatan bagian tengah.
Dari sinilah Belanda melebarkan sayapnya dan menembus seluruh dataran timur dan utara Sulawesi Selatan. Itu berpusat di sekitar Parepare di daerah Ajattappareng.
Pada zaman Hindia Belanda, di kota Pare Pare, seorang pembantu residen dan seorang pengendali atau Gezag Hebber ditempatkan sebagai pemimpin pemerintahan (Hindia Belanda) dengan wilayah pemerintahan yang disebut Status “Afdeling Parpare”, yang meliputi Onder Afdeling Barru, Onder Afdeling Sidenreng Rappang, Onder Afdeling Enrekang, Onder Afdeling Pinrang dan Onder Afdeling Parpare.
Di setiap Region/Onder Afdeling, Controller atau Gezag Hebber berada. Selain kehadiran instansi pemerintah Hindia Belanda, susunan pemerintahan Hindia Belanda juga dibantu oleh pejabat pemerintahan Raja Bugis yaitu Aron Baru di Baru, Adatouan di Sidon Lumla Si Deng Lun, Harun Enrikang dari Enricon, Adatong Sawitto berada di Pinrang, sedangkan di Parpare, lokasi Arung berada di Arung.

Baca Juga  Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 H

Struktur pemerintahan ini berlanjut hingga pecahnya Perang Dunia II, ketika pemerintah Hindia Belanda dibubarkan sekitar tahun 1942. Pada saat Indonesia merdeka tahun 1945, susunan pemerintahan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1. Nomor 1 Tahun 1945 (Komite Nasional Indonesia).

Kemudian ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1948 dan susunan pemerintahan juga berubah, yaitu di setiap daerah hanya ada Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan Nasional (KPN) dan tidak ada lagi Pembantu Residen atau Ken Karikan.
Saat itu status Pare Pare masih Avderin, dan wilayahnya masih meliputi 5 kecamatan yang disebutkan tadi. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan dan Pemekaran Kabupaten di Sulawesi Selatan, empat Onder Afdeling menjadi kabupaten sekunder, yaitu Barru, Sidenreng Rappang, Enrekang dan Pinrang. Status kota sekunder Pare Pare.
Kemudian pada tahun 1963, istilah Kota Praja diubah menjadi Kotamadya, dan setelah diundangkannya Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten Sekunder di Sulawesi, status kotamadya diubah menjadi “KOTA” hingga saat ini.
Sesuai dengan tanggal pelantikan dan sumpah Walikota pertama H. ​​Andi Mannaungi pada tanggal 17 Februari 1960, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 3 Tahun 1970 menetapkan hari lahir kota Pare Pare sebagai 17 Februari 1960.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.