- Kasus ketertindasan perempuan di Polukumba Hardianto membantah menyeru penyidik       agar 660x330 - Kasus ketertindasan perempuan di Polukumba, Hardianto membantah, menyeru penyidik ​​agar tidak seimbang.

Kasus ketertindasan perempuan di Polukumba, Hardianto membantah, menyeru penyidik ​​agar tidak seimbang.

Polokumba, Beritasulsel.com–Kasus dugaan penganiayaan terhadap RW, perempuan asal Kecamatan Kajang, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polisi IE bersama adiknya IS. Prosesnya kini di Pengadilan Negeri (PN) Polukumba. Hal itu diungkapkan Hardianto selaku kuasa hukum IE. Jumat 15 Juli 2022.

Melalui Hardianto, kliennya (IE) mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Polokumba. Hal itu dilakukan karena dia tidak setuju dengan keputusan polisi (Kasat Reskrim Polres Bulukumba) yang menyebut kliennya sebagai tersangka.

“Tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam KUHP, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara (Birkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana,” kata Hardianto saat konferensi pers.

Menurut Hardianto, ada yang janggal dalam proses penyidikan polisi. Dimana katanya RW (pelapor) hanya melaporkan IE (pelapor), namun dalam prosesnya IS (adik IE) dilibatkan sebagai tersangka. Padahal, menurut Hardianto, pelapor (RW) tidak memiliki kontak langsung dengan saudara terlapor, IS.

“Jadi patut dipertanyakan motifnya, sampai dengan Pasal 170 ayat (1) sub Pasal 351 ayat (1).”

Sehubungan dengan proses penyidikan dan penetapan yang dilakukan oleh Polres Polokumba. Kuasa hukum IE, Hardianto, menilai proses tersebut tidak prosedural. Pasalnya, penyidik ​​belum bisa memberikan turunan berita acara pemeriksaan (BAP), meski pihaknya mengaku telah melakukan surat menyurat resmi, termasuk hasil otopsi dari RW sendiri.

“Salah satunya penyidik, tidak memberikan salinan BAP untuk pembelaan klien kami, meskipun kami menulis surat resmi, tetapi sejauh ini penyidik ​​belum memberikannya,” katanya.

Setelah kliennya, IE dan IS, disebut polisi Polukumba karena melakukan pelecehan, pihaknya dengan tegas mengatakan akan terus menempuh jalur hukum sesuai dengan hukum.
Ketentuan hukum.

“Kami tidak setuju dengan tindakan penyidik ​​Polsek Polukumba yang menyatakan klien kami sebagai tersangka, karena klien kami tidak pernah melakukan tindakan pencabulan atau pemukulan seperti yang dituduhkan. Dan klien kami (ISIS), tidak pernah kontak fisik langsung dengan pelapor (RW), sehingga tuduhan itu sangat merugikan klien kami.”

Baca Juga  Naoemi Octarina menghadiri pertunjukan seni dan PAUD menyelesaikan Insan Masagena

Lebih lanjut, Hardianto menilai proses penyidikan terkesan tidak seimbang dan dicurigai bias. Pasalnya, menurut penjelasan kuasa hukum IE, dalam proses penyidikan banyak saksi yang berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan kliennya dihadirkan untuk dimintai keterangan. Namun, kata dia, penyidik ​​tidak bisa menjadikannya saksi dengan alasan saksi yang direkomendasikan pelapor (RW) yang memberikan keterangan tidak memberatkan pelapor.

“Namun ternyata klien kami sudah ditetapkan sebagai tersangka, padahal berdasarkan informasi dari warga sekitar yang berada di TKP, saksi yang diperiksa penyidik ​​adalah (saksi) yang tidak ada di TKP, sebenarnya ada setelah kejadian, dan Banyak saksi yang ada di TKP tapi keterangannya tidak diambil, itu faktanya,” Piper Hardianto.

Setelah dikonfirmasi melalui WhatsApp, Kepala Bareskrim Polres Polukumba dengan singkat menjawab “Maaf, Dinda, saya tidak menyerahkan jabatan” singkatnya.

Diketahui sidang pendahuluan pertama dalam kasus ini digelar hari ini, Jumat, 15 Juli 2022, dan pengadilan menetapkan jadwal putusan, yakni Senin 25 Juli 2022.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.