JAKARTA – DPR pemerintah yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), digelar usai masalah distribusi dekoder (STB).
Demikian disampaikan langsung anggota Komisi I DPR Nurul Arifin dalam diskusi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/10/2022).
Nurul mengatakan, keputusan pemerintah untuk mematikan siaran TV analog (analog switch off/ASO) di Jabodetabek membuat masyarakat yang tidak mampu beralih ke siaran digital kehilangan hak untuk mengakses siaran TV.
Menurutnya, hal itu terjadi karena bantuan STB gratis dari pemerintah tidak merata, bahkan mungkin tidak tepat sasaran.
“Jadi masalahnya saat ini distribusi STB tidak merata, banyak yang tidak tepat sasaran. Itu tentu fokus kita di DPR, jadi dulu distribusi STB di Jabodetabek merata, setelah itu baru fokus ke daerah lain,” kata Nurul.
Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini memperkirakan harga STB juga melonjak tajam sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengaksesnya.
“Akibatnya, sebagian masyarakat menunggu STB gratis dari pemerintah, tetapi mereka juga tidak punya uang untuk membelinya sendiri, sehingga tidak bisa lagi menikmati layanan TV,” ujarnya.