Gugatan polusi udara: Pengadilan Tinggi sebut Presiden Jokowi hingga Menkes ‘lalai’ sehingga kualitas udara menjadi buruk

Aktivis lingkungan dari Koalisi Ibukota membawa manekin dan plakat saat aksi menuntut hak atas udara bersih di kawasan Monumen Nasional di Jakarta, Jumat (16 September 2022).

sumber gambar, ANTARA FOTO

keterangan,

Aktivis lingkungan dari Koalisi Ibukota membawa manekin dan plakat saat aksi menuntut hak atas udara bersih di kawasan Monumen Nasional di Jakarta, Jumat (16 September 2022).

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa terdakwa I sampai dengan IV dalam perkara ini, Presiden Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penanganan pencemaran udara.

Para terdakwa dinyatakan, menurut majelis hakim, telah gagal memenuhi kewajibannya untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, “mengakibatkan buruknya kualitas udara di DKI Jakarta”.

Hal ini menimbulkan kerugian bagi penggugat dan masyarakat DKI Jakarta, termasuk terjadinya berbagai penyakit akibat pencemaran udara.

“Memperhatikan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt Pst tanggal 16 September 2021 mempertahankan dan dapat dipertahankan,” bunyi keterangan tersebut. , salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang dipimpin oleh Abdul Fattah.