KUHP Baru Rugikan Perempuan, Pasal Zina Langgar Privasi

jakarta

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyesalkan KUHP versi baru yang diadopsi DPR. Persoalannya, KUHP berpotensi melegitimasi over kriminalisasi terhadap perempuan.

“Hasil Reviu Hukum Pidana yang disahkan DPR dan pemerintah pada 6 Desember 2022 berpotensi kriminalisasi berlebihan (kriminalisasi berlebihan) sehingga dapat merugikan perempuan secara tidak proporsional,” kata Komnas Perempuan dalam siaran pers tertulis, Jumat (12/9/2022).

Hukum pidana yang baru juga harus bisa mengkriminalkan para Pembela Hak Asasi Manusia (PPHAM). Hal ini disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan KUHP. Komnas Perempuan menginginkan persoalan perlindungan hak korban kekerasan seksual dalam KUHP segera diselesaikan.

“Segera tanggapi potensi KUHP untuk membatasi perlindungan hak-hak korban kekerasan seksual, hak bebas dari diskriminasi gender dan hak-hak dasar warga sipil,” kata judul keterangan Komnas Perempuan.

artikel perselingkuhan

Komnas Perempuan juga menyoroti dalam poin-poin kritisnya pasal perzinaan dalam KUHP versi baru. Menurut Komnas Perempuan, pasal zina berpotensi mengarah pada overkriminalisasi. Artikel tersebut juga melanggar privasi.

“Bahkan jika itu adalah pelanggaran yang dilaporkan, jika hanya suami atau istri pelaku yang menikah, atau jika orang tua atau anak pelaku belum menikah, kriminalisasi hubungan seksual di luar nikah dan kumpul kebo melanggar hak privasi seseorang,” kata Komnas Perempuan. .

Selain itu, dalam KUHP yang baru, kumpul kebo atau hidup bersama bisa dipidana. Komnas Perempuan menilai pasal kohabitasi dapat merugikan perempuan yang memilih untuk tidak terikat oleh lembaga perkawinan, seperti perkawinan agama dan perkawinan adat.

“Tindak pidana perzinaan juga seringkali sarat dengan persoalan moralitas berbasis agama, sehingga dapat disalahgunakan, dengan praktik perempuan sering terpojok sebagai pelakunya sehingga rentan untuk dikriminalisasi,” kata Komnas Perempuan.

daftar kritik

Berikut kritik Komnas Perempuan terhadap KUHP baru:

1. Kejahatan pencabulan masih tergolong kejahatan kesusilaan. Komnas Perempuan berpendapat bahwa tindak pidana cabul serupa lebih tepat digolongkan sebagai kejahatan terhadap tubuh karena didakwa dengan kekerasan seksual.

2. Tidak ada pasal yang menghubungkan antara melarikan diri dari anak dan istri untuk tujuan perkawinan dengan UU TPKS.

3. Berkurangnya perlindungan hukum terhadap tindakan eksploitasi seksual. Pasal 172 KUHP tidak mengoreksi istilah eksploitasi seksual terkait pornografi dalam UU TPKS, karena KUHP masih mengacu pada UU Pornografi.

4. Pengabaian hak-hak korban kekerasan seksual karena tidak adanya rumusan hukum pidana untuk prostitusi paksa dan aborsi paksa.

5. Berkurangnya kepastian hukum dan berpotensi mendorong adanya tindakan diskriminatif terhadap perempuan karena aturan penegakan hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 2, Pasal 66, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 116, Pasal 120, Pasal 597).

6. Berkurangnya hak privasi dalam pernikahan dan kriminalisasi berlebihan sehubungan dengan tindak pidana zina.

7. Tidak ada perlindungan bagi tenaga sukarela yang kompeten yang menyosialisasikan alat kontrasepsi untuk aborsi kehamilan dan aborsi anak (Pasal 416(3)).

8. KUHP baru tidak memasukkan peningkatan hukuman untuk pembunuhan karena kebencian gender atau pembunuhan wanita.

9. Pengingkaran terhadap jaminan hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan akibat ketentuan pidana mati (Pasal 98-102), meskipun diberikan sebagai upaya terakhir, dan kemungkinan keringanan, yaitu melalui pengenaan percobaan 10 (sepuluh) tahun dan kemudian diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.

10. Bahaya tergerusnya jaminan hak-hak dasar melalui multitafsir terhadap susunan kalimatnya, antara lain terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan dengan pasal-pasal yang masih berperspektif proteksionis terhadap mayoritas dan dominasi kelompok agama tertentu, terhadap kebebasan berekspresi dan sebagainya hak atas hak sehubungan dengan pembelaan terhadap kejahatan menghina pemerintah atau lembaga pemerintah.

Oleh karena itu, Komnas Perempuan menghimbau semua pihak untuk mengambil langkah-langkah konstitusional untuk mengoreksi KUHP, merumuskan interpretasi KUHP dan memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan KUHP.

Selanjutnya, apresiasi: