Australia tidak lagi mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. Pemerintah Israel kecewa dengan keputusan Australia.
dilaporkan AFPPada Selasa (18/10/2022) langkah itu berarti membalikkan kebijakan kontroversial pemerintah konservatif Australia sebelumnya. Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong menekankan bahwa status kota Yerusalem akan diputuskan melalui negosiasi damai antara Israel dan Palestina, bukan keputusan sepihak.
“Kami tidak akan mendukung pendekatan destruktif (solusi dua negara),” kata Wong dalam sebuah pernyataan.
“Kedutaan Besar Australia selalu berada di Tel Aviv.”
Pada tahun 2018, pemerintah konservatif Australia, yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri (PM) Scott Morrison, mengikuti jejak mantan Presiden AS Donald Trump dan mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel.
Langkah itu kemudian memicu reaksi keras di dalam negeri, memicu gesekan dengan Indonesia. Kebijakan tersebut berujung pada penghentian sementara perjanjian perdagangan bebas.
Yerusalem diklaim oleh Israel dan Palestina. Sebagian besar pemerintah asing menghindari secara resmi menyatakannya sebagai ibu kota negara.
“Saya tahu ini telah menyebabkan konflik dan kerusuhan sipil di beberapa komunitas Australia dan sekarang pemerintah sedang mencari solusi,” kata Wong dalam sebuah pernyataan.
Wong juga menuduh pemerintah Morrison dimotivasi oleh pemilihan sela di wilayah Sydney, yang memiliki komunitas Yahudi yang cukup besar. Pemerintah Buruh Australia saat ini, dengan Anthony Albanese sebagai Perdana Menteri, telah berkuasa sejak Mei 2022.
Dalam pernyataannya, Wong menegaskan bahwa keputusan terbaru ini tidak menyiratkan permusuhan terhadap Israel.
“Australia akan selalu menjadi teman setia Israel. Kami termasuk di antara negara pertama yang secara resmi mengakui Israel,” katanya.
“Kami tidak akan goyah dalam mendukung komunitas Israel dan Yahudi di Australia. Kami juga teguh mendukung rakyat Palestina, termasuk bantuan kemanusiaan,” tambah Wong.
Baca selengkapnya di halaman berikutnya