JAKARTA – Anggota Komisi I DPR, Nurul Arifinmenunjukkan bahwa meskipun transisi dari siaran televisi analog (TV) ke siaran digital, penyebaran dekoder (STB) belum on the track.
“Jadi masalahnya saat ini distribusi STB tidak merata, banyak yang tidak tepat sasaran,” kata Nurul, dikutip dalam keterangan resminya, Sabtu (11/12/2022).
Ia menuturkan, ini tentu menjadi fokus DPR, sehingga dulu distribusi STB merata di Jabodetabek, setelah itu baru fokus ke daerah lain.
Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini juga memperkirakan harga STB melonjak tajam sehingga sulit dijangkau masyarakat.
“Akibatnya, sebagian masyarakat menunggu STB gratis dari pemerintah, tetapi mereka juga tidak punya uang untuk membelinya sendiri, sehingga tidak bisa lagi menikmati layanan TV,” ujarnya.
Nurul menambahkan, Komisi I DPR nantinya akan memanggil Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk meminta penjelasan terkait masalah tersebut.
“Kami akan segera bertemu dengan Kominfo untuk mendapatkan penjelasan tentang masalah ini bagaimana kami ingin menjadi masyarakat 5.0 ketika 4.0 belum tercapai dengan baik,” jelasnya.
Sebelumnya, Kominfo mengatakan penghentian siaran TV analog merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja.
Dalam keterangan resminya, Kominfo mengatakan ada dukungan STB dari Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) untuk Rumah Tangga Sangat Miskin (RTM).
“Dukungan STB hanya untuk RTM yang nama dan alamatnya tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Departemen Sosial,” kata Kominfo.
Kemudian Kominfo mengakui penerapan Analog Switch Off (ASO) di Jabodetabek dilakukan setelah hampir 100 persen RTM mendapat dukungan STB dari gadai LPS.
(Amj)